Scroll to Top

BPPDN – DIKTI

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN)

Sejak Tahun Anggaran 2009, Program Pascasarjana Universitas Mataram telah diberikan kepercayaan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara BPPDN.

Sebagai informasi kepada calon penerima BPPDN setiap tahunnya, berikut diberikan ringkasan Buku Pedoman Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) Tahun 2014 oleh Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Peningkatan mutu dosen melalui pendidikan Pascasarjana (Magister dan Doktor) merupakan salah satu program pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), untuk memenuhi persyaratan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (pasal 46 ayat 2). Untuk itu, Ditjen Dikti setiap tahunnya mengalokasikan sebagian dana anggaran pendidikan tinggi melalui bantuan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) bagi dosen perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengikuti pendidikan pascasarjana pada Program Pascasarjana penyelenggara.

B. KETENTUAN UMUM

  1. BPPDN Ditjen Dikti hanya diperuntukkan bagi dosen perguruan tinggi yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan – dalam jumlah terbatas – dosen perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama (UIN, IAIN, atau STAIN) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

  2. Dosen di Lingkungan Kemdiknas adalah : (1). dosen tetap PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, (2). dosen PNS yang dipekerjakan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau PTS (dosen DPK), (3). dosen tetap PNS dan dosen tetap dari perguruan tinggi negeri yang sudah berstatus kelembagaan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan (4). dosen tetap PTS dengan ketentuan, yaitu : (a). dosen tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan atau PTS di lingkungan Kemdiknas, (b). yang sudah mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Yayasan, (c). tidak berstatus PNS, dan (d). telah memiliki Jabatan Akademik Dosen minimal Asisten Ahli yang dibuktikan dengan usulan dan persetujuan yang legal dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal peserta dan Kopertis Wilayah dimana dosen yang bersangkutan berasal.

  3. BPPDN Ditjen Dikti hanya dapat diberikan kepada dosen yang mengikuti pendidikan pascasarjana, baik magister (S2) maupun doktor (S3), pada program studi PPs penyelenggara BPPDN, yang diselenggarakan secara reguler dan telah memperoleh akreditasi pada jalur akademik oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT).

  4. Alokasi BPPS Ditjen Dikti untuk dosen yang mengikuti program magister (S2) dan/atau doktor (S3) di Program Pascasarjana (PPs) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bekerja hanya 30% dari jumlah total BPPDN yang dialokasikan; sebanyak 70% dialokasikan untuk dosen yang berasal dari luar perguruan tinggi penyelenggara BPPDN, baik PTN maupun PTS.

C. SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN BPPDN

  1. Permohonan untuk memperoleh BPPDN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi harus mendapat persetujuan dan diajukan oleh Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi asal calon penerima kepada Direktur Program Pascasarjana yang dituju (UNRAM). Untuk menghindari hal – hal yang tidak diharapkan serta dalam upaya pengembangan dan pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS), bagi calon penerima BPPDN dari PTS, persetujuan dan usulan calon penerima BPPDN tersebut harus memperoleh rekomendasi dari pihak Kopertis Wilayah asal perguruan tinggi peserta (Formulir Permohonan BPPDN dapat diunduh di sini : doc atau pdf).

  2. Usia maksimum yang diperbolehkan untuk menjadi calon penerima BPPDN adalah 55 tahun pada bulan September tahun yang bersangkutan.

  3. Calon penerima BPPDN hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada satu perguruan tinggi (PT) penyelenggara BPPDN.

  4. Beasiswa tidak diberikan kepada calon penerima yang pernah menerima BPPDN atau beasiswa lain pada jenjang pendidikan pascasarjana yang sama.

  5. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi : biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan biaya pendidikan) dari sumber dana Pemerintah Republik Indonesia.

  6. Beasiswa diberikan kepada calon penerima BPPDN yang berstatus sebagai mahasiswa baru untuk jangka waktu 24 bulan untuk program magister (S2) dan 36 bulan untuk program doktor (S3).

  7. Penerima BPPDN wajib menandatangani kontrak antara yang bersangkutan dengan Perguruan Tinggi Pengirim (Formulir disediakan di-upload menyusul).

  8. Setelah menyelesaikan studi, penerima BPPDN diwajibkan untuk kembali mengabdi ke perguruan tinggi asal selama 1n+1 tahun (n adalah lama masa menerima BPPDN dalam satuan tahun).

  9. Penerima BPPDN diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan akademik perguruan tinggi penyelenggara BPPDN (UNRAM).

  10. Penerima BPPDN yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas dikenakan sanksi, yaitu mengembalikan dana BPPDN sebesar yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.

D. Komponen atau Biaya Satuan BPPDN

Jenjang Pendidikan Magister (S2)

  1. Biaya Hidup Rata – Rata : Rp. 12.000.000, 00
  2. Tunjangan Biaya Domisili : Rp. 3.000.00, 00
  3. Biaya Penelitian : Rp. 4.500.00, 00
  4. Biaya Pendidikan : At Cost
  5. Biaya Perjalanan : At Cost

Jenjang Pendidikan Doktor (S3)

  1. Biaya Hidup Rata – Rata : Rp. 12.000.000, 00
  2. Tunjangan Biaya Domisili : Rp. 3.000.00, 00
  3. Biaya Penelitian : Rp. 6.000.00, 00
  4. Biaya Pendidikan : At Cost
  5. Biaya Perjalanan : At Cost

 E. Jadwal Kegiatan

  1. Oktober – Desember : Pengalokasian (PPs/Dit. Ketenagaan)
  2. Januari : Mekanisme penganggaran ke PT (Dit. Ketenagaan)
  3. Februari – April : Seleksi/Tes Akademik (PPs Penyelenggara)
  4. Mei – Juni : Usulan ke Ditjen Dikti (PPs Penyelenggara)
  5. Juli – Agustus : Proses pengelolaan penetapan peserta (PPs/Dit Ketenagaan)
  6. Agustus : Penerbitan dan pengiriman SK (Dit. Ketenagaan)
  7. Agustus : Panggilan peserta (PPs Penyelenggara)
  8. September : Pelaksanaan pendidikan (PPs Penyelenggara)
  9. Oktober : Revisi peserta/bila ada (PPs/Dit. Ketenagaan)
  10. Desember : Penyusunan laporan (PPs/Dit Ketenagaan)

Formulir Permohonan BPPDN format Word (*.doc) atau format pdf

Informasi BPPDN Direktorat Pendidikan Tinggi Tahun 2014 :

  1. Penyelenggaraan BPPDN Tahun 2015
  2. Pendaftaran BPPDN Tahun 2015