Scroll to Top

Abstrak Tesis Magister Ilmu Hukum

Yudisium Januari 2017

  1. Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kota Mataram Baiq Burdatun   Abstrak
  2. Implementasi Kewenangan Badan Kehormatan Dprd Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dprd Di Provinsi NTB Nurmadiah   Abstrak
  3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan RR. Rita Hidayati   Abstrak

2014/ 2015

Periode IV September Tahun 2015

  1. Perlindungan Konsumen  Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Nurhalis, abstrak)
  2. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang  (I Putu Kardhianto, abstrak)
  3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (I Komang Lanus, abstrak)
  4. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi  (Studi Komparatif Antara Mediasi Pada Bpsk Dengan Mediasi Perbankan) (Mulyadin, abstrak)
  5. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Adanya Pemekaran Kabupaten Dan Atau Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Rury Irawan, abstrak)
  6. Markup Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Ramli Ahmad, abstrak)
  7. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah  Dalam Pengadaan Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lalu Makhyaril Huda, abstrak)
  8. Pertanggungjawaban Pidana  Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (M. Sofian Assaori, abstrak)
  9. Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malprakter Dokter  (Muhammad Afzal, abstrak)
  10. Tanggung Jawab Pdam Tirta Dharma Kabupaten Dompu Terhadap Konsumen Air Bersih (M. Hijratul Akbar, abstrak)
  11. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Kecelakaan Kepja Melalui Mediasi Di Pelabuhan Lembar Lombok Barat  (I Made Sumadana, abstrak)
  12. Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Mataram (Risman Sofyandi, abstrak)
  13. Strategi Penguatan Regime Green  Investment Dalam Pengembangan Potensi Wisata Bahari Di Provinsi NTB (Nurasmah, abstrak)
  14. Tanggunjawab Organ Perseroan Terbatas  Yang Belum Berbadan Hukum (Baharudin, abstrak)
  15. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Sewa – Menyewa Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum Pada Pengadaan Barang / Jasa (Febriana Susanda, abstrak)
  16. Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di  Wilayah Hukum Polres Mataram (Sudrajat, abstrak)
  17. Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemasyarakatan (Hendi Ronanto, abstrak)

2014/ 2015

Periode III Juni Tahun 2015

  1. Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Perkebunan Studi Mengenai Konflik Pemanfaatan Lahan Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Dengan PT. Perkebunan Kopi Tresno Kenangan (I Nyoman Nelson Giri, abstrak)
  2. Prinsip Hak Menguasai Negara Dalam Pendayagunaan Tanah Terindikasi Terlantar (Studi Kasus Hak Guns Usaha PT. Kosambi Victory Lac Di Desa Sajang Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur) (Dewa Putu Asmara Putra, abstrak)
  3. Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Adhar Hakim, abstrak)
  4. Pelepasan Hak Pengelolaan Dal am Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Analisi Normatif Pelepasan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Mandalika Resort (Putu Juni Swasta, abstrak)
  5. Penerapan Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Peralihan Dan Pemisahan Hak Waris  (Studi Di Wilayah Kota Mataram)  (I Komang Suarta, abstrak)
  6. Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank (Ahmad Solahudin, abstrak)
  7. Asuransi objek jaminan dalam perjanjian kredit (studi pada PT. Bank Danamon Mataram) (Fatriyani Noviyanti, abstrak)
  8. Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Jasa Layanan Perbankan Dan Sistem Pembayaran Melalui Rekening Ponsel Cimb Niaga (Ida Ayu Wayan Meryawira Sendi devi, abstrak)
  9. Kedudukan Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Bahri Yamin, abstrak)
  10. Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Anna Rahmania Ramadhan, abstrak)
  11. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan  Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Khaeril Anwar, abstrak)
  12. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Kegiatan Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif  (Fitriyah, abstrak)
  13. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku  Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice  (Fahrurrozi, abstrak)
  14. Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Lily Marfuatun, abstrak)
  15. Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum  (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah) (Hery Zarkasih, abstrak)
  16. Kompetensi Dalam Pembatalan Sertifikat Dan Implikasinya Terhadap Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah (Pathurrahman, abstrak)
  17. Pola Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak “De Yure” Dengan “De Facto” Pada Lokasi Program Konsolidasi Tanah Di Kota Mataram (Lalu Harisandi, abstrak)
  18. Tanggung Jawab Pidana Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Murdian, abstrak)
  19. Tanggung Gugat Pengangkut Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77  Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Rhirien Adriani, abstrak)
  20. Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Pemegang Hak Atas Tanah Pada Areal Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Sekaroh (Studi Konflik Penetapan Hak Atas Tanah Di Dusun Sekaroh Kabupaten Lombok (Catur Bowo Susbiarto, abstrak)
  21. Penguatan Hak Atas Tanah Melalui Program Redistribusi Tanah Objek Landreform (Analisis Hukum Dalam Program Reforma Agraria (Redistribusi Tanah) Kepada Petani Di Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur) (Harun, abstrak)
  22. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Di Wilayah Hukum Kota Mataram) (B. Farhana kurnia lestari, abstrak)
  23. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan (Astan Wirya, abstrak)
  24. Perlindungan Hukum Terhadap Karya-Karya Tradisional Masyarakat Adat Di Pulau Lombok (I Made Sweca Artha, abstrak)
  25. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Edy Supriadi, abstrak)
  26. Kebijakan Penal Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Satiah, abstrak)
  27. Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Nurhayani, abstrak)
  28. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ahmad Rosidi, abstrak)
  29. Implementasi Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Studi Terhadap Keberadaan Masyarakat Adat  Cek Bocek Selesek Reen Suri Di Kabupaten Sumbawa) (Jasardi Gunawan, abstrak)
  30. Kebijakan Formulasi Kewenangan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Indah Paramita, abstrak)
  31. Redistribusi Tanah Negara Obyek Lanreform Dalam Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa  (Sapriadi, abstrak)
  32. Penerapan Asas Retroaktif Dalam Tindak  Pidana Terorisme (Aryadi Almau Dudy, abstrak)
  33. Penyelesaian Sengketa Hak Masyarakat Diatas Hak Pengelolaan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) (Lalu Sukirman, abstrak)
  34. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan Dkpp No.74/Dkpp-Pke-Ii/2013) (Lalu Kukuh Sekartadi, abstrak)
  35. Analisis Penyitaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Hademan, abstrak)
  36. Eksistensi Tanah Pecatu Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur) (Mirza Amelia, abstrak)
  37. Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Utara (Lalu Darmawan, abstrak)
  38. Kewenangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Melakukan Koordinasi Dan Pengawasan Dengan Unit Pelaksana Teknis  (Study Di Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham NTB) (Puan Rusmayadi, abstrak)
  39. Kajian Yuridis Perubahan PT. Askes (persero) Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Widya Hartati, abstrak)
  40. Kedudukan Dan Peran Polisi Pamong Praja Dalam  Penegakan Perda Di Kabupaten Lombok Utara (M.Syarifuddin, abstrak)
  41. Eksekusi Obyek Sengketa Tanah Kawasan Bisnis Yang Masih Dalam Proses Peninjauan Kembali (I Gede Karya, abstrak)
  42. Bentuk Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Kepemilikan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang   Nomor  2 Tahun 2012 (Muhammad Bahrul Ulum, abstrak)
  43. Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat (Lubna, abstrak)
  44. Fungsi Dan Peran Penyidik Pegaeai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menangani Tindak Pidana Di Bidang Merek (Gusti Ngurah Surya Yuliadi, abstrak)
  45. Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Ramli, abstrak)
  46. Paradigma Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam System Peradilan Di Indonesia  (Lalu Depri Rahman, abstrak)
  47. Kewenangan Pemberian Kartu Izin Terbatas (KITAS) Bagi Orang Asing Yang Menikah Dengan Warga Negara Indonesia (Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian) (Pungki Handoyo, abstrak)
  48. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia (Irfanullah, abstrak)

2014/ 2015

Periode II Maret Tahun 2015

  1. Kewenangan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Ketatanegaraan (I Gusti Agung Suriawan, abstrak)
  2. Sistem Syuro’ Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan Islam (Muhammad Imran, abstrak)
  3. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System) (Baiq Ervinna Sapitri, abstrak)
  4. Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izn Usaha Perkebunan Di Hutan Adat (Dianto, abstrak)
  5. Pelaksanaan Corporate Social Reponsibility Di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima (Muhammad Fitrah, abstrak)
  6. Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Mawardi, abstrak)
  7. Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual (Studi Di Kota Mataram) (Winda Risna Yessiningrum, abstrak)
  8. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten Lombok Utara Di Lihat Dari Aspek Hukum Keimigrasian Sebagaimana Di Atur Dalam Uu No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Raden Indra Iskandarsyah, abstrak)
  9. Analisis Tentang Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Rianto, abstrak)
  10. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Berlakunya  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Muhammad Yanis, abstrak

2014/ 2015

Periode I Desember Tahun 2014

  1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2008 (Suatu Tnjauan Menurut Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam UUD NRI Tahun)  (I Dewa Made Putra Wijaya, abstrak)
  2. Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi Nusa Tenggara   Barat   Nomor 1  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara) (Rahmat Firdaos, abstrak)
  3. Sistem Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara Berantai (Ketting Beschikking) Dalam Praktek Peradilan Tata Usaha Negara (Herman Saputra S, abstrak)
  4. Kekuatan Hukum Bagi Warga Negara Asing Dalam Kaitannya Dengan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Maudy Margretha Rarung, abstrak)
  5. E-Procurement Dalam Mencagah Terjadinya Persaingan Tidak Sehat Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Maruli Girsang, abstrak)
  6. Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Hak Milik) Untuk Memperoleh Kepastian Hukum Dan Hak (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (M. Salahuddin, abstrak)
  7. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah (Sumarni, abstrak)
  8. Peran Ombudsman Perwakilan Provinsi  Nusa Tenggara Barat Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pelayanan Publik  (I Gede Sandi Gunasta, abstrak)

2013/ 2014

Periode IV September Tahun 2014

  1. Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau Dari Konsep Negara Kesejahteraan. (Ummy Athiq, Abstrak)
  2. Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Desa Terhadap Tanah Pecatu Dengan Terbitnya Hak Pakai Atas Nama Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat). (Edy Rahman, Abstrak)
  3. Peran Kepala Desa Sebagai Panitia Ajudikasi Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran. (Hayyaalatain, Abstrak)
  4. Penerapan Prinsip Good Corporate Governanceoleh Pelaku Usaha Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha Yang Sehat (Studi Di PT. Narmada Awet Muda). (Hairul Maksum, Abstrak)
  5. Kewenangan Dpr Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik Dari Aspek Ketatanegaraan. (I Ketut Bayu Pawana, Abstrak)
  6. Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi (Studi Perbandingan Melalui Lembaga Mediasi Pengadilan). (Amelia Kandisa, Abstrak)
  7. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah  Dalam Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1025 K/PDT/2008). (Lalu Muhammad Faisal, Abstrak)
  8. Sistem Pendaftaran Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. (Edy Budaya Lutfi, Abstrak)
  9. Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Mitra Wira Usaha (Studi Kasus PT. Bank NTB Cabang Praya). (Riny Sufraeni Hendarti, Abstrak)
  10. Kebijakan Regulasi  Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. (Lukmanul Hakim, Abstrak)
  11. Kajian Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Tata Ruang Kota Mataram. (Arya Sosman, Abstrak)
  12. Tugas Dan Fungsi Kepala Lingkungan Sebagai Mitra Kerja Lurah Di Kota Mataram. (Cahya Samudra, Abstrak)
  13. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. (Taufik, Abstrak)
  14. Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Perspektif UUD 1945. (Husnan Wadi, Abstrak)
  15. Tinjauan Mengenai Asuransi Syari’ah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. (Moh. Rivai, Abstrak)
  16. Prinsip Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak  Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 11 Tahun 2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Supardin Siddik, Abstrak)
  17. Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam. (Idang Pariwisata Nurfaikah, Abstrak)
  18. Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. (Suluh Utomo, Abstrak)
  19. Analisis Yuridis Corporate Social Responsibility (Csr) Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. (Junaidi, Abstrak)

2013/ 2014

Periode II Maret Tahun 2014

  1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Perairan Pesisir Untuk Usaha Rumput Laut  Di Kabupaten Lombok Timur. (Pahittiartik, Abstrak)
  2. Kebijakan Hukum Dalam Pemanfaatan Lahan Bagi Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Mataram. (Mubarak Umar, Abstrak)
  3. Implikasi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Kabupaten Lombok Utara. (Mawardi, Abstrak)
  4. Model Pengaturan Transaksi Bisnis E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. (Hendra Adi Saputra, Abstrak)
  5. Pencegahan Dan Penangkalan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Keimigrasian Analisis Hukum Berdasarkan Undang-undang no. 6 tahun 2011. (Muhamad Anwar Irham, Abstrak)
  6. Prinsip Mengakui Dan Menghormati Dalam Penguatan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Oleh Negara (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat). (Hamroni, Abstrak)
  7. Peninjauan Kembali (PK) Oleh Ahli Waris Dalam Tindak Pidana Korupsi. (Lafat Akbar, Abstrak)
  8. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Terorisme. (Nurcholis, Abstrak)
  9. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. (Ahmad, Abstrak)
  10. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Tugas. (Reza Ihyaul Itsnain, Abstrak)
  11. Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Hera Alvina Satriawan, Abstrak)
  12. Kedudukan Hukum Anggota Kpud Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. (Ahmad Darmawan, Abstrak)
  13. Penyalahgunaan Posisi Dominan Perspektif Undang – Undang Anti Monopoli Di Indonesia. (Syarifah Isna Mariva, Abstrak)
  14. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap  Indikasi Kartel Kedelai Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Parida Angriani, Abstrak)
  15. Analisa Hukum Terhadap Kontrak Jaringan Yang Didanai APBN dan APLN di PT PLN (Persero) Wilayah NTB. (Rohmi Jayatriani, Abstrak)
  16. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis ”Syariah ”Perspektif Hukum Positif Indonesia. (M. Faisal, Abstrak)
  17. Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. (Burhanudin, Abstrak)
  18. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. (I Wayan Wardana, Abstrak)
  19. Peranan Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Money Loundering Melalui Perjanjian Real Estate. (Ahmad Bukhari, Abstrak)
  20. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepadacamat Dan Lurah Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Lurah. (Baiq Baktiyanti, Abstrak)
  21. Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya. (Firzhal Arzhi Jiwantara, Abstrak)
  22. Dasar Hukum Pemerintah Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akibat Hukum Terhadap Pemerintah Yang Tidak Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. (Dwi Andi Yulianto, Abstrak)
  23. Penyelesaian Perkara Kekerasan Kolektif Oleh Kepolisian. (M. Yusran, Abstrak)
  24. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Study Di Kota Mataram. (Fania Eka Yuli Lestari, Abstrak)
  25. Tindakan Khusus Sementara Affirmative Action Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Sunan Khairani, Abstrak)
  26. Pengalihan Status Tanah Druwe Desa Menjadi Tanah Aset Pemerintah Daerah Di Kintamani Bangli Bali. (I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, Abstrak)
  27. Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Mataram). (Arief Hazairin Satoto, Abstrak) 80
  28. Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki  Di Masyarakat. (Joko Rudiantoro, Abstrak)
  29. Alih Fungsi Lahan Perkebunan Menjadi Daerah Pariwisata Dalam Perspektif Tata Ruang (Studi Di Desa Malaka Kab. Lombok utara). (Zubaedi, Abstrak)
  30. Kebijakan Polisi Republik Indonesia (POLRI) Dalam Membentuk Aparat Kepolisian Yang Profesional. (Moch. Yunus Junaidi, Abstrak)
  31. Implementasi Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Di Kabupaten Lombok Barat). (Baiq Mahyuniati Fitria, Abstrak)
  32. Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Luapan  Lumpur Lapindo Brantas Inc. (I Made Danuardhana, Abstrak)
  33. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Memeriksa Keuangan Negara Dan Aspek Hukum Hasil Pemeriksaannya. (Egang Febritama Irawan, Abstrak)

2013/ 2014

Periode I Desember Tahun 2013

  1. Perjanjian  Kemitraan Antara Pemberi Waralaba  Dengan Umkm Untuk Menghindari Praktik Monopoli. (Baiq Rara Charina Sizi, Abstrak)
  2. Perlindungan hukum terhadap pemegang izin pengusahaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (Ramli Hidayat, Abstrak)
  3. Kajian Pengaturan Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Daerah Studi Di Kabupaten Lombok Barat. (Muhammad, Abstrak)

2012/ 2013

Periode IV September Tahun 2013

  1. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Bisnis Pariwisata Dintinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. (I Ketut Purwata, Abstrak)
  2. Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Perspektif Hukum Tanah Berdasarkan Hukum Tanah Nasional (Studi Kasus Perkara Pidana No. 14/PID.B/2007/PN.MTR, TANGGAL 5 APRIL 2007). (Ida Made Santi Adnya, Abstrak)
  3. Fungsi Identifikasi Terhadap Korban Nyawa Manusia Dalam Pengungkapan Kasus Pidana. (Muhammad Zakir, Abstrak)
  4. Penghinaan Badan Hukum Privat (Korporasi) Menurut Pasal 311 Ayat (1) KUHP. (Dedi Irawan, Abstrak)
  5. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah  Dan Wakil Kepala Daerah. (Ilyas, Abstrak)
  6. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pro Forma Dalam Pembelian Property Oleh Warga Negara Asing. (Hijrat Priyatno, Abstrak)
  7. Diskresi Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana. (I Made Baduarsa, Abstrak)
  8. Reformasi Birokrasi Polri Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Di Polda Nusa Tenggara Barat. (Ismudianto, Abstrak)
  9. Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Illegal Logging. (Nyak Banta, Abstrak)
  10. Sinkronisasi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi No.22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Televisi Digital Terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Supriadi, Abstrak)
  11. Analisis Hukum Asuransi Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. (Khairul Aswadi, Abstrak)
  12. Eksistensi PT. Daerah Maju Bersaing Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia. (Jahratunnisah, Abstrak)
  13. Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. (Syaifullah, Abstrak)
  14. Penerapan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Akibat Pelanggaranfiduciary Duty Menurut UUPT No.40 Tahun 2007 (Studi Kasus Ruislag Antara PT. Varindo Lombok Inti Dengan Pemkab Lombok Barat). (Nyimas Reni Hastini, Abstrak)
  15. Fungsi Hukum Dalam Pemberdayaan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 Di Kabupaten Lombok Tengah. (Lalu Syaharuddin, Abstrak)

2012/ 2013

Periode Juni Tahun 2013

  1. Penerapan Prinsip Mudharabah Dalamperbankan Syariah. (Khudari Ibrahim, Abstrak)
  2. Kajian Yuridis Pengelolaan Eks Bandara Selaparang Oleh PT. Angkasa Pura I. (Fransiska Lidya Rusphitawati, Abstrak)
  3. Tanggung Jawab Komisaris Independen Dalam Menerapkan Good Corporate Governance Pada Bank Umum. (Tamrin, Abstrak)
  4. Monopoli Transportasi Haji Oleh Pemerintah. (Baiq Raehanun Ratnasari, Abstrak)
  5. Peranan Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah Dengan Kontraktor (Studi Di Kota Mataram). (Diman Ade Mulada, Abstrak)
  6. Kewenangan DPRD Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Menurut undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kota Mataram). (Aang Rizal Zamroni, Abstrak)
  7. Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di Kota Mataram. (Zohriah, Abstrak)
  8. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselsihan Hubungan Industrial. (Irawan,  Abstrak)
  9. Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). (Hamdi, Abstrak)
  10. Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. (Muhamad Amin Imran, Abstrak)
  11. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Hacking. (Yuddin Chandra Nan Arif,  Abstrak)
  12. Konseprestorative Justice Dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, Abstrak)
  13. Eksistensi Organisasi Advokat Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. (Heri Ardiansyah, Abstrak)
  14. Aspek Hukum Penjualan Tanah Aset Daerah (Studi Terhadap Keputusan Dprd Kabupaten Lombok Barat Nomor 10/Kep/Dprd/2010, Tentang Persetujuan Penjualan Aset Kabupaten Lombok Barat Yang Bersertifikat Yang Ada Di Kota Mataram). (Irpan Suriadiata, Abstrak)
  15. Wewenang Gubernur Untuk Menerapkan Sanksi Kepada Bupati/Walikota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011. (Yuni Hariadi, Abstrak)
  16. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur. (Lalu Dhedi Kusmana,  Abstrak)
  17. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Pt.Wana Wisata Alam Hayati (PT.Wah ) Dengan Masyarakat Di Daerah Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara. (Ni Wayan Sri Diani,  Abstrak)
  18. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan (Studi Kasus Pailit Di PN Surabaya). (Khairus Febryan Fitrahady,  Abstrak)
  19. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu. (Baiq Ishariaty Wika Utary, Abstrak)
  20. Pembebasan Dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian Di Kabupaten Lombok Timur. (Heri Dudiatmani, Abstrak)
  21. Kewenangan Dprd Dalam Proses Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Arif Satriadin, Abstrak)
  22. Hafijatul Ulum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dalam Intensifikasi Pajak Daerah(Studi Komparatif Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur). (Hafijatul Ulum, Abstrak)
  23. Implementasi Distribusi Dan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Desa Di Kabupaten Dompu. (Ibrahim, Abstrak)
  24. Implementasi Perjajian Kerja Bersama Pada PT. NNT. (Aliatullah, Abstrak)

2012/ 2013

Periode Maret Tahun 2013

  1. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Melalui Inisiatif DPRD Kota Mataram.(I Ketut Surya Bawana, Abstrak)
  2. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Dalam Penyelesaian Pembelian 7% Saham  PT.  Newmont Nusa Tenggara. (Andy Hadianto, Abstrak)
  3. Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Much. (Much. Ali Bachri, Abstrak)
  4. Perlindungan Hukum Bagi Anak Usia Sekolah Dalam Penuntasan Pendidikan Dasar 9 Tahun. (Indah Dwi Arianti, Abstrak)

Periode Desember Tahun 2012

  1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Di Lombok Barat). (Hasan Basri, Abstrak)
  2. Pertanggungjawaban Anggota Dan Pimpinan Dprd Dalam Pengelolaan Anggaran (Studi Di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat). (Habibul Umam Taqiuddin, Abstrak)
  3. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Investasi Di Gili Trawangan (Di Tinjau Dari PP NO. 24 Tahun 1997). (Lutfah Rahayu, Abstrak)
  4. Analisis Hukum Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Menurut Hukum Perbankan Di Indonesia. (Dicky Aditya Herwindo, Abstrak)
  5. Perjanjian ‘Pinjam Nama’antara Warga Negara Indonesia (Wni) Dengan Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pembelian Tanah Untuk Kepentingan Investasi. (Kurniadi, Abstrak)
  6. Perlindungan Hukum Tanah Pecatu Desa Setelah Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Ditinjau Dari Persepektif Mazhab Sejarah). (Efendi, Abstrak)
  7. Penerapan Hak Menguasai Negara Dalam Pembaharuan Agraria Di Indonesia. (Ridho Ardian Pratama, Abstrak)

2011 / 2012

Periode Mei Tahun 2012

  1. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) INDUK Dalam Menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah Pada Abupaten Pemekaran (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010). (Juraidin, Abstrak)
  2. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Sistim Izin Terpadu Di Kabupaten Lombok Tengah. (Agus Nugroho Rahardjo, Abstrak)
  3. Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Timur (Dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa) (Arfany Muammar Masany, Abstrak)
  4. Analisis Hukum Kontrak Kerjasama Pemda NTB Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembelian Saham PT. Newmont Nusa Tenggara. (Edi Yanto, Abstrak)
  5. Peran Partai Politik Dalam Proses Rekruitmen Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (Firdaus Ryswari, Abstrak)
  6. Wewenang Uji Material Ketetapan MP Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Ismail Marzuki, Abstrak)
  7. Politik Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Jamaluddin PB, Abstrak)
  8. Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. (Luh Sasmita Dewi, Abstrak)
  9. Implikasi Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah. (Ary Wahyudi, Abstrak)
  10. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Dalam Pertambangan Di Gunung Mareje Kabupaten Lombok Tengah. (Humam Balya, Abstrak)
  11. Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama). (Ahmad Mursid, Abstrak)
  12. Impeachment Presiden Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis. (Arya Wiguna, Abstrak)
  13. Pembagian Tugas Wewenang Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Dompu. (Furkan, Abstrak)
  14. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah  Pada Hak Pengelolaan Suatu Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah. (I Gusti Gde Danendra, Abstrak)
  15. Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pengelolaan Koperasi (Studi Di Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Rinjani Aikmel Lombok Timur). (Khalid Bisri, Abstrak)
  16. Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Lombok Timur). (Masyhuri, Abstrak)
  17. Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Ijin Belajar Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Universitas Mataram). (Rahdian Ihsan, Abstrak)
  18. Aspek Hukum Perjanjian Dengan Pola Bagi Hasil Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan  Perusahaan Pasangan Usaha (Studi PT. Sarana NTB Ventura). (Agus Dwi Hariyanto, Abstrak)
  19. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah. (M. Rustam Efendy, Abstrak)
  20. Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Pejabat Negara Setingkat Menteri (Suatu Telaahan Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945). (Wiredarme, Abstrak)
  21. Sistem Rekruitmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Kualitas DPRD Tahun 2009 Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (Suhardi, Abstrak)
  22. Efektifitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah). (Suhardiman, Abstrak)
  23. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat (NTB). (Ruslan Haerani, Abstrak)
  24. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pengadilan. (Dewi Santini, Abstrak)
  25. Program Legislasi Daerah (Prolegda) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Pelaksanaannya Di Kabupaten Lombok Tengah. (Herman Edy, Abstrak)
  26. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Pakai Suatu Studi Normatif Mengenai Pemberian Hak Bagi Orang Asing. (Supriadi, Abstrak)
  27. Implementasi Kewenangan Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Pelatihan (BKD) Dalam Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kabupaten Lombok Timur). (Muhammad Anwar Ikraman, Abstrak)

Periode Agustus Tahun 2012

  1. Wewenang Partai Politik Dalam Penerapan Recall Anggota DPRD Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (Abdul Tayib, Abstrak)
  2. Pelaksanaan Perlindungan Jamsostek Bagi Pekerja/Buruh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. (Binahar Marpaung, Abstrak)
  3. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Studi Di Kota Mataram). (Haerani, Abstrak)
  4. Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Gede Tusan Ardika, Abstrak)
  5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat  Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Herawati, Abstrak)
  6. Analisis Hukum Bisnis Reksadana Syariah Di Indonesia. (Baiq Nuraini Dwisuryaningsih, Abstrak)
  7. Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Di Kota Mataram. (Sahrul, Abstrak)
  8. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Melalui Konsignasi Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Mataram. (I Wayan Kota, Abstrak)
  9. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan (Suatu Studi Di Badan Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat). (I Komang Rupadha, Abstrak)
  10. Analisis Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal. (Aminullah, Abstrak)
  11. Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Secara Kredit (Studi Pada PT. FIF Cabang Mataram). (Apriyanto Kurniawan, Abstrak)
  12. Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Hermawati
    Tindak Pengikatan Produk (Tying Arrangement) Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. (M. Taufik Rachman, Abstrak)
  13. Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Kaitanya Dengan Penataan Ruang Terbuka Hijau Studi Di Kota Mataram. (Sabarudin, Abstrak)
  14. Analisis Hukum Restrukturisasi Dan Privatisasi BUMN Menurut Di Indonesia. (Zulfarani Azizi, Abstrak)
  15. Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Outsourcing) Dengan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Dalam Penyediaan Tenaga Satpam (Studi Pada PT. Cakra Samawa Sakti 251). (Ni Luh Sri Sudewi, Abstrak)
  16. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pemilikan Hak Atas Tanah Di Kawasan Bisnis Pariwisata Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Gili Trawangan Kab. Lombok Utara). (Ni Luh Ariningsih Sari, Abstrak)
  17. Eksistensi Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan   Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 (Suatu Telaahan Yuridis Implementatif Di Kabupaten Lombok Barat). (Jamaludin, Abstrak)
  18. Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Sebagai Mitra Pemerintah Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Lombok Timur. (M. Tohri Habibi, Abstrak)
  19. Sistem Outsourcing Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam UUD Negara RI Tahun 1945. (Ida Bagus Wiratama, Abstrak)
  20. Implementasi Prinsip Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Di Kabupaten Lombok Tengah. (Lalu Darmawan, Abstrak)
  21. Perlindungan Hukum Nasabah Shahibul Maal Dalam Perbankan Syariah. (Muammar Arafat, Abstrak)
  22. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pdam Atas Penetapan Tarif Dalam Kontrak Baku (Studi Di Pdam Giri Menang Mataram). (Akim, Abstrak)
  23. Kewenangan Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004  Dan Implementasinya Di Provinsi NTB. (Lalu Ismunandar Ekasaputra, Abstrak)
  24. Tinjauaan Yuridis Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah). (Lalu Ibnu Khaldun, Abstrak)
  25. Kewenangan Pengelolaan Hutan Taman Wisata Alam Bangko-Bangko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Study Di Kabupaten Lombok Barat) Sutiadi
    Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Kontrak (Outsourcing) Yang Di PHK Menurut Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (Ahmad Rifai, Abstrak)
  26. Implikasi Yuridis Dan Sosiologis Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Lombok Barat. (Mahnam, Abstrak)
  27. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Di Kabupaten Lombok Barat. (Hairun Nisa, Abstrak)
  28. Perlindungan Hukum Terhadap  Pemasaran Hasil Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Mataram. (Suparlan, Abstrak)
  29. Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Polri (Study Di Polda NTB). (Karifuddin, Abstrak)
  30. Peran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat). (Marwan, Abstrak)
  31. Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Swasta Di Kabupaten Lombok Barat. (Lelisari, Abstrak)
  32. Kewenangan Polri Dalam Penelitian Laporan Tindak Pidana. (Putu Ardy Syswanto, Abstrak)
  33. Tinjauan Yuridis Pembentukan Desa Persiapan Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat). (Rizky Bani Adam, Abstrak)
  34. Fungsi Hukum Dalam Kelembagaan Kepolisian Yang Profesional Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Ismail Bafadal, Abstrak)
  35. Tinjauan Yuridis Tentang Kebijakan Walikota Bima Dalam Penempatan Pejabat Eselon. (Muhammad Waru, Abstrak)

2005/2006 s.d. 2011/2012

KEMBALI