ABSTRAK TESIS MAGISTER ILMU HUKUM YUDISIUM PERIODE JANUARI 2018

YUDISIUM JANUARI 2018

  1. PELAKSANAAN STANDARISASI PELAYANAN PARIWISATA HALAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI NTB, ADRIAN ADI HAZMANA | Abstrak
  2. KEDUDUKAN MAJELIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA, AHMAD IRFAN SANI | Abstrak
  3. PENERAPAN ASAS AMAN DAN TERBUKA TERHADAP PROSES PENDAFTARAN HAK TANAH (Studi di Kantor Pertanahan Lombok Barat), ANHAR | Abstrak
  4. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN RUANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Di Kota Mataram), ARI DAHFID | Abstrak
  5. IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERAKARA WARIS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Selong), H. MUSLIM | Abstrak
  6. KAJIAN YURIDIS PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN AREAL BEBAS SEMPADAN PANTAI DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI  NUSA TENGGARA BARAT, ILHAM | Abstrak
  7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH/BANGUNAN MELALUI PENGHAPUSAN  (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram), ISMI ARIFIANA RAHMANDARI | Abstrak
  8. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI KOTA MATARAM), JAYADI | Abstrak
  9. PARADIGMA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN, M. SYARIPUDDIN HAZRI | Abstrak
  10. REFORMULASI TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA, PAHRUR RIZAL | Abstrak
  11. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMRINTAH, SIGID BUDIYONO | Abstrak
  12. KEDUDUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING DI INDONESIA, SUHERMAN | Abstrak
  13. CYBERCRIME TERHADAP HAK CIPTA, SUNTARAJAYA KWANGTAMA TEKAYADI | Abstrak 
  14. IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA DAN TERJANGKAU DALAM PROSES PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SECARA SPORADIK (Studi di Kabupaten Lombok Barat), ZAELANI | Abstrak